Demokrasi di Tengah Labirin Pengacakan Konstitusi dan Rezim
Hola #SobatkECe! Menurut #SobatkECe, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Apakah konsep demokrasi sudah berjalan sesuai dengan hakikatnya? Bila #SobatkECe masih bingung, mari kita ulas tentang realitas demokrasi di Indonesia sekarang melalui konten EC Article kali ini!
Hakikat demokrasi ternyata tidak terletak pada demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang dicatat dalam catatan dan buku sejarah perlahan mengalami pergeseran makna. Demokrasi yang menyiratkan keberagaman, justru berujung pada kekacauan. Seakan-akan demokrasi menindas demokrasi itu sendiri. Kondisi semacam itu ditafsirkan sebagai suasana demokratik. Semua pihak dapat bersuara dan berdebat, apalagi “mereka” yang punya kekuasaan untuk mengubah konstitusi sesuai dengan kehendaknya.
Demokrasi sangat lekat dengan masalah penilaian, maka ditinjau dari sudut pandang harus selalu ada pihak yang benar dan yang salah. Ketika sebuah kejadian sudah menjadi sejarah, pihak pemenang berkesempatan untuk menulis sejarah yang terkesan “berat” sebelah. Mengapa demikian? Karena tulisan tersebut akan menyudutkan pihak oposisi atau yang kalah dengan penilaian negatif. Penilaian benar-salah mau tidak mau akan masuk ke benak siapa pun, tidak terkecuali pemilik mahkota kekuasaan. Tentu saja, hanya pemilik kekuasaan yang punya hak menentukan makna demokrasi. Akan dianggap berlebihan kalau kita mempermasalahkan siapa yang memberi penilaian––padahal kan demokrasi.
Pertanyaan yang kemudian muncul, “Apakah demokrasi adalah jalan pintas menuju sistem dinasti?” Semua prosedur politik mengaku sebagai demokrasi tetapi hanya menjadi formalitas atau bentuk-bentuk yang dimanipulasi. Kenyataannya, gerakan dan slogan tersebut merupakan oligarki (baca: kekuasaan hanya dipegang sekelompok orang) dalam negara. Tampak jelas bahwa kepercayaan terhadap seorang tokoh tertentu akan melahirkan kecenderungan dalam dirinya untuk melanggengkan kekuasaan. Caranya? Dengan merampingkan ayat-ayat konstitusi dan menjajaki tali kekeluargaan. Mirisnya, itu dianggap sebagai demokrasi.
Menelisik kembali terminologi demokrasi, demos berarti rakyat dan kratos berarti penguasaan atau kontrol. Namun, apakah demos pernah memiliki hak untuk melaksanakan kratos? Hak demikian sebenarnya adalah pemanis belaka. Sebab, partai telah melakukan pencalonan sebelum kita dapat menggunakan “hak” tersebut. Partai maupun orang-orang yang dicurigai berkelompok demi suatu golongan atau pamrih tertentu, mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya dan tidak berkaitan dengan kepentingan bangsa.
Ciri utama demokrasi yakni kekuasaan absolut oleh mayoritas, dan merekalah yang kemudian menguasai rakyat. Meskipun hanya terpaut satu suara, pihak yang kalah akan menjadi minoritas dan harus tunduk terhadap mayoritas. Apakah tidak ada jalan lain untuk melaksanakan demokrasi selain melalui tirani? Bukankah demokrasi jelas berdasarkan kejujuran, kesejahteraan, ketenteraman, keikhlasan, keterbukaan, dan konsep mainstream lainnya? Satu-satunya harapan, yakni adanya kesadaran bahwa masih tersedia pilihan untuk berubah dan hak untuk menolak atau mungkin mengganti. Maka demos baru bisa keluar dari labirin politik sebagai bentuk demokrasi murni.
Profil Penulis:
Felycia Devizca (18), seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Tertarik pada bidang jurnalistik, bedah buku, dan dunia kepenulisan. Terbuka untuk berdiskusi mengenai isu-isu kemasyarakatan yang aktual, seperti politik, pendidikan, sosial-budaya, lingkungan, HAM, dan gender. Penulis dapat dihubungi melalui https://www.linkedin.com/in/felyciadevizca atau https://www.instagram.com/felyciadevizca.
Referensi
Setyowati, A., 2023, Tantangan Demokrasi di Indonesia, viewed on 9 February 2024, from
Firosya, B. H., 2023, Apa itu Demokrasi? Ini Definisi, Sejarah, dan Jenis-jenisnya, viewed on 9 February 2024, from